2

DILEMA KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU

ABSTRAKSI Sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang diterbitkannya Undang-undang tentang Guru dan Dosen no. 14 tahun 2005, untuk mencetak...



ABSTRAKSI
Sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang diterbitkannya Undang-undang tentang Guru dan Dosen no. 14 tahun 2005, untuk mencetak seorang Guru/Pendidik dan atau dosen yang profesional, maka seorang guru/pendidik dan atau dosen diharuskan memiliki sertifikat pendidik melalui sertifikasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itulah maka pada tahun 2007 Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 18 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Dalam peraturan menteri tersebut, sertifikasi dapat di ikuti minimal dengan berijazahkan S-1 atau D-IV dengan persyaratan-persyaratan tersebut dalam peraturan tersebut.[1]semenjak itu sampai sekarang, semua guru yang belum lolos untuk mengikuti sertifikasi berlomba-lomba untuk memenuhi persyaratannya
Kata kunci: Sertifikasi, Guru, Dosen
PENDAHULUAN
Pada masa periode SBY ini dengan naiknya anggaran untuk pendidikan dan khususnya para guru, pemerintah mengadakan program sertifikasi. Dengan dalih ingin memajukan pendidikan indonesia, maka pemerintah indonesia mengharuskan semua guru untuk mengikuti tes kelolosan kualifikasi mutu. Disana sini selalu saja kita dengar kata sertifikasi guru dan sampai saat ini pun, bahkan di kelas ini pun banyak mahasiswa yang kuliah hanya untuk mengejar syarat kualifiksi tersebut dan bukan untuk meningkatkan mutu pengajarannya.
Kualifikasi identik dengan kenaikan gaji atau lebih halusnya tunjangan untuk kesejahteraan para guru, diharap dengan memberikan tunjangan kepada para guru, maka guru tidak lagi berpikir akan ekonomi dan akan lebih berkonsentrasi kepada peningkatan mutu pengajarannya.Tapi apakah Anda yakin bahwa dengan adanya setifikasi guru maka mutu pendidikan di Indonesia akan lebih baik? Apakah memang ada korelasi antara 'kesejahteraan' dengan kualitas mengajar guru?

DILEMA KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU
Dalam menanggapi permasalahan ini, banyak pengamat berpendapat. Banyak asumsi yang bermunculan. Banyak permasalahan yang muncul dan pada akhirnya permasalahan-permasalahan ini menimbulkan problematika yang baru yang tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintah.
Sejumlah pengamat pendidikan menilai proses sertifikasi guru yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan telah membawa dampak lain yang harus dicermati. Semuanya berujung pada upaya untuk menaikkan pendapatan yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan bagi guru, yang pada gilirannya, dipercaya menaikkan performansi guru sehingga mutu pendidikan akan naik. Tidak ada bukti empiris atau pun riset terkait yang telah dikeluarkan oleh lembaga riset pendidikan yang menyatakan ada korelasi positif antara kesejahteraan dengan kenaikan mutu pendidikan.[2]
Dua hal  diatas sama-sama berkaitan dengan pendidikan yang mewarnai kebijakan sertifikasi yang sedang dilakukan oleh beberapa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Program sertifikasi bukan hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi juga dimaksudkan untuk mendorong para guru meningkatkan kompetensinya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya kedua tujuan tersebut tidak selalu berjalan seiring. Bahkan di kalangan elit pengambil kebijakan sendiri timbul perbedaan pandang. Di satu sisi mereka beranggapan bahwa peningkatan kesejaahteraan guru menjadi prioritas dalam sertifikasi, oleh karena itu tidak perlu ada uji sertifikasi. Sementara yang lain berpandangan bahwa sertifikasi dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji sertifikasi. Dari dua pandangan tersebut akhirnya dikompromikan dalam bentuk portopolio. Untuk memperoleh tunjangan profesi,  guru harus mengumpulkan portopolio, yang kemudian dinilai oleh sertifikator. Bagi mereka yang mampu mengumpulkan nilai minimal 850, dari berbagai komponen yang menggambarkan kompetensi guru (pedagogik, profesional, sosial, dan personal), maka dinyatakan lulus dan berhak memperoleh tunjangan profesi yang besarnya satu kali gaji pokok. [3]

Akan tetapi belakangan ini kita sering mendengar hal-hal yang tabu ditelinga sehubungan dengan sertifikasi ini. Demi untuk mendapatkan persyaratan sertifikasi, banyak guru yang mengorbankan moralitasnya. Sehingga banyak jalan pintas yang ditempuh bahkan curang di anggap halal dalam hal ini. Semua itu hanya untuk satu kata yaitu sertifikasi yang ujungnya adalah kenaikan gaji atau tunjangan satu kali gaji tersebut.
Menurut pengamatan koordinator Education Watch, Satya Sandhatrisa Gunatmika (Koran Tempo, 27/09/08), dalam tulisannya menyatakan bahwa telah terjadinya “praktek kecurangan kolektif” yang dilakukan oleh para guru. Selain itu, banyak kasus kolusi dalam penentuan guru yang akan mengikuti ujian seleksi sertifikasi. Dinyatakan pula beberapa “permakluman” atas tindak kecurangan tersebut diakibatkan oleh keinginan yang kuat dari para guru untuk lulus dalam ujian sertifikasi lantaran syarat pengumpulan poin penilaian sangat berat dan tidak mungkin dicapai oleh para guru senior yang sibuk dengan urusan rumah tangga dan kegiatan belajar-mengajar.
Moralitas guru kembali dipertaruhkan dengan program yang diberlakukan untuk semua guru tanpa memandang usia pensiun dan masa pengabdian, serta tempat pengabdian seperti mereka yang ada di daerah terpencil. Dalam kondisi lingkungan, dan ketersediaan sarana parasarana yang berbeda tentu akan menjadi faktor pembeda dalam kinerja dan hasil pencapaiannya. Dan fakta sering membuktikan bahwa ketika dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit antara materi dan moralitas, maka moralitas sering dikorbankan.[4]
Menurut ketua pelaksana uji sertifikasi guru di Yogyakarta (kompas, 19/12/2008) Rochmat Wahab mengungkapkan, beberapa guru terbukti memalsukan ijazah dan akta guna mendongkrak nilai. Untuk memenuhi prasyarat utama berpendidikan S1 atau D4, guru-guru juga tak segan mengambil kuliah jalur cepat atau memalsukan keterangan lama mengajar. Kemungkinan terjadi manipulasi oleh guru bisa dimulai dari sejak penyusunan berkas. Kunci utama kebenaran berkas portofolio terletak di tangan tiap guru. Untuk mengurangi terjadinya kecurangan perlu adanya peran kepala sekolah untuk meminimalisasi potensi kecurangan.
Tidak hanya itu, budaya menggunakan alat yang seringkali dipaksakan itu juga berimplikasi pada kesalahan pemerintah berikutnya, yaitu kelalaian dalam memelihara para generasi. Kegiatan-kegiatan training, penataran, workshop, dan diklat atau apapun istilah lainnya sangat minim sekali. Sudah menjadi rahasia para guru, bahwa yang dapat menikmati suguhan upgrading tersebut hanyalah segelintir dari mereka. Diutamakan yang dapat bekerjasama dengan pimpinan atau dianggap berprestasi “di mata” atasan. Sudah dapat ditebak, yang dapat mengikuti sertifikasi dengan baik dan benar juga akan menjadi sedikit saja. Sementara kuota yang demikian besar membuat, lagi-lagi, menyediakan celah penyimpangan. Terjadilah pemalsuan sertifikat, berkas-berkas terkait, data-data dan sebagainya.
Kesalahan lainnya juga dikuatkan oleh proses upgrading yang sering tidak tepat tujuan. Alih-alih meningkatkan empat kompetensi guru sebagaimana amanat Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 Pasal 10 tentang kompetensi guru dan pasal 32 tentang pembinaan dan pengembangan, maka yang terjadi adalah lebih banyak menguatkan kompetensi profesional yang lebih bersifat Manajerial kelas dan administratif. Kompetensi lain yang meliputi paedagogis, kepribadian dan sosial nyaris diabaikan.
Pengembangan kompetensi tersebut hanya dilakukan dalam bentuk himbauan atau ceramah saja, inilah kesalahan ketiga dari pemerintah.
Dari situasi ini nampak jelas, bahwa pemerintah belum sepenuhnya - kalau tak dibilang belum sama sekali – menyiapkan karakter guru berkualitas sebagaimana mestinya. Tiba-tiba sudah ada sertifikasi dengan pendekatan penilaian portofolio. Character building belum terbentuk, kesalehan belum diwujudkan namun pemerintah sudah “mengiming-imingi” para guru dengan tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok sebagaimana tertera pada Peraturan Menteri No 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru pasal 6, maka sesunggunya telah terjadi kecurangan, kebohongan sekaligus pembodohan.
Dalam undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dalam pasal 10 dijelaskan pada poin (1) dan (2), yaitu: (a) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi peadagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kemudian dalam Permen Diknas no. 18 tahun 2007 dijelaskan bahwa ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
Dalam aturan sertifikasi sebenarnya ada dua bentuk ujian yang harus dilakukan. Pertama, ujian tulis yang dilakukan untuk mengungkap kompetensi profesional dan pedagogik, sedang ujian kinerja dilaksanakan untuk mengungkap kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi kepribadian dan sosial diamati pada waktu yang bersamaan saat peserta mengikuti pendidikan dan menempuh uji kinerja dalam praktek pembelajaran bagi guru kelas/guru bidang studi dan praktik konseling bagi guru BK. Ujian tulis dalam uji kompetensi ini menggunakan seperangkat tes yang jawabannya berupa pilihan dan essay. Alternatif jawaban bentuk pilihan dapat berupa pilihan ganda, benar salah, dan menjodohkan, sedangkan bentuk isian berupa isian singkat dan isian panjang/uraian
Kedua, ujian praktik, yaitu uji kinerja guru mengelola pembelajaran di kelas. Uji kinerja guru sekurang-kurangnya meliputi aspek (1) penyusunan RPP, (2) kegiatan pra pembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi), (3) kegiatan inti (penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi, dan penggunaan bahasa), dan (4) penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut).
Namun dalam kenyataannya, bahwa untuk memperoleh sertifikasi guru, hanya dengan menyerahkan portofolio. Padahal jika dilihat dari aspek evaluasi, uji portofolio tidak menggambarkan kompetensi atau kemampuan para guru sesuai dengan Undang-undang No. 14 tahun 2005 pasal 8 yang menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
Dalam Pasal 11 undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan pada poin (3) sebagai berikut: Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel (dapat dipercaya/bertanggung jawab). Merujuk pada pasal di atas, ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para guru untuk dapat memperoleh sertifikat. Di samping itu, para penyelenggaranya juga harus memiliki akreditasi. Pada point (3) secara tegas dijelaskan bahwa sertifikat pendidik dilaksanakan secara transparan, objektif dan akutabel (dapat dipercaya). Namun, yang sangat sulit untuk diidentifikasi dan di uji tingkat validitasnya adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan S1 dan S2 yang tidak sesuai dengan standar proses pendidikan. Praktek ini banyak sekali terjadi di lapangan, dan diketahui oleh masyarakat, namun pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, lemah sekali dalam mengontrol proses pendidikan untuk mencapai pada standar yang telah ditetapkan.
PENUTUP
Dari problematika-problematika yang tertulis diatas, masih tidak menutup kemungkinan munculnya problematika yang lain yang berhubungan dengan sertifikasi ini. Semua itu adalah PR besar bagi pemerintah khususnya bagi penyelenggara sertifikasi sehingga sertifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan harapan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA
Permendiknas no 18 tahun 2007
http://thejargon.multiply.com
Koran Tempo, 27/09/08
undang-undang no. 14 tahun 2005
kompas, 19/12/2008
http://sertifikasiguru.org


[1]Permendiknas no 18 tahun 2007
[2] http://thejargon.multiply.com
[3] http://fis-unesa.net
[4] http://fis-unesa.net

COMMENTS

BLOGGER: 1
Loading...
Nama

Anekdot,10,Blogging,2,Cerpen,6,Cuaca,70,Download,24,Hong Kong,30,Iklan,3,Indonesia,2,Inspirasi,82,Islam,411,Kesehatan,66,Konsultasi,12,Kuliner,61,Malaysia,2,News,433,Opini,238,Orang Hilang,5,Pernik,22,Pojokbmi,297,Ponorogo,4,Resep,8,Singapura,2,Taiwan,63,Tekno,51,Unik,2,Wirausaha,13,Wisata,26,
ltr
item
DE-YUAN.COM ~ Media Online TKI: DILEMA KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU
DILEMA KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU
http://1.bp.blogspot.com/-V0g0FffTN64/UliZ2jTp8_I/AAAAAAAAAOI/AvUUoaAi4p0/s1600/sertifikasi.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-V0g0FffTN64/UliZ2jTp8_I/AAAAAAAAAOI/AvUUoaAi4p0/s72-c/sertifikasi.jpg
DE-YUAN.COM ~ Media Online TKI
http://www.de-yuan.com/2013/10/dilema-kebijakan-sertifikasi-guru.html
http://www.de-yuan.com/
http://www.de-yuan.com/
http://www.de-yuan.com/2013/10/dilema-kebijakan-sertifikasi-guru.html
true
4981504600613212983
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy